SBY PRESIDENCY
Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, Anas Urbaningrum, membantah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintervensi kasus yang membelit dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden, kata salah satu Ketua Partai Demokrat itu, telah mencoba mencegah benturan antara institusi KPK dan kepolisian."Terkait dengan proses hukum ini, sikap dan posisi Presiden sudah tepat dan proporsional," ujar Anas secara tertulis ke VIVAnews, Jumat 30 Oktober 2009. "Presiden sudah menjalankan perannya untuk mencegah benturan antara Lembaga KPK dan Polri."
Terhadap proses hukum, ujar Anas, Presiden juga konsisten untuk tidak memasuki wilayah hukum. "Presiden tidak melakukan intervensi thd proses hukum. Ini adalah sikap yang benar," Anas menegaskan.
Sebelumnya, sejumlah tokoh seperti Hikmahanto Juwana dan Saldi Isra menyayangkan tindakan SBY yang terkesan diam. SBY seharusnya berposisi menjernihkan masalah dengan membentuk sebuah tim independen untuk menyelidiki kebenaran berbagai rumor yang simpang-siur.
Sementara itu peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut kasus penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah telah menggerogoti popularitas SBY. Persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi dan penegakan hukum semakin apatis. SBY harus segera mengklarifikasi karena Kapolri dan Jaksa Agung berada di bawahnya.
Presiden SBY hanya bereaksi saat namanya dicatut dalam transkrip rekaman antara seseorang yang bernama Anggodo Widjojo dengan sejumlah pihak, termasuk petinggi kejaksaan agung dan kepolisian.(VIVAnews)
0 comments:
Post a Comment