SBY PRESIDENCY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berwenang penuh mengevaluasi kinerja menterinya. Jika dalam 100 hari menteri tersebut tidak menunjukkan kinerja yang baik, SBY bisa langsung mencopotnya.
"100 hari tidak bagus, copot saja!" ujar pengamat politik Maswadi Rauf dalam dialog kenegaraan di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2009).
Bahkan Maswadi menyarankan SBY tidak perlu berkonsultasi dengan siapa pun, termasuk dengan DPR atau dengan parpol jika menteri tersebut berasal dari parpol.
Sebab, kata pengajar Universitas Indonesia (UI) ini, urusan kabinet dalam sistem presidensil murni wewenang prerogratif presiden.
"Jadi tidak perlu konsultasi siapa pun," imbuhnya.
Kontroversi Menkes
Maswadi juga menyoroti penunjukan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai menteri kesehatan yang menurutnya kontroversial.
Menurutnya, pengambilan Endang yang hanya pejabat eselon II di Departemen Kesehatan sangat riskan. Sementara di departemen tersebut masih ada pejabat yang lebih tinggi.
"Kalau mau ambil jangan orang bawah, kecuali orang luar departemen tidak apa," tandasnya.• detikcom
0 comments:
Post a Comment