SBY PRESIDENCY
Tradisi di era Orde Baru dilanjutkan Gamawan Fauzi. Dari Gubernur Sumatera Barat, Gamawan "naik" ke jenjang kabinet, bersiap menjadi Menteri Dalam Negeri. Gamawan melanjutkan tradisi yang dilakukan pendahulunya Hasan Basri Durin dan Azwar Anas, yang menjadi menteri setelah menjadi Gubernur Sumatera Barat.
Siapa sebenarnya Gamawan? Sejak awal berkarir sebagai birokrat, pria kelahiran Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957, ini telah membuat kejutan. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini awalnya magang di Lembaga Bantuan Hukum Padang sebelum melamar di pemerintah daerah Sumatera Barat.
Di pemerintahan daerah, Gamawan ditempatkan sebagai staf di Kantor Direktorat Sosial Politik Propinsi Sumatera Barat. Setahun kemudian, bapak tiga anak ini dipercaya sebagai Kepala Seksi Pengawas orang Asing dan Pengamanan Sosial Budaya. Pada tahun 1989 pindah menjadi staf Biro Humas Pemda Tingkat I Propinsi Sumatera Barat.
Di Biro Humas inilah anak kedelapan dari 15 bersaudara ini memupuk hubungan baik dengan pers. Tahun 1994, atau di usia 36 tahun, suami dari Vita Nova ini merangkap jabatan sebagai Kepala Biro Humas dan Sekretaris Pribadi Gubernur Sumatera Barat saat itu, Hasan Basri Durin. Di posisi ini, Gamawan Fauzi mulai mencorong namanya karena tak lazim pegawai negeri sipil bergolongan IIIC menjabat Kepala Biro yang biasanya diisi golongan IVA atau IIID senior.
Satu setengah tahun sebagai Kepala Biro Humas, Hasan Basri Durin merekomendasikan Gamawan mengikuti pemilihan Bupati Solok. 2 Agustus 1995 atau di usia 38 tahun, Gamawan terpilih menjadi Bupati termuda dalam sejarah pemerintahan di Sumatera Barat.
Gamawan memimpin Kabupaten Solok melewati masa Reformasi. Begitu masa jabatannya habis tahun 2000, Gamawan dipilih kembali menjabat Bupati Solok kedua kalinya. "Jujur saya katakan, tak ada satu sen pun saya keluar uang untuk meraih jabatan kedua kali sebagai Bupati Solok," kata Gamawan usai pemilihan itu.
Gamawan yang sempat menelurkan sebuah album lagu daerah saat jadi Bupati itu terpilih kembali jelas bukan karena kekuatan uang. Sejak memimpin mulai 1995, Gamawan mulai membenahi birokrasi di Kabupaten Solok. Gamawan memperbaiki sistem perizinan menjadi satu pintu. Tarif perizinan dicantumkan secara terbuka termasuk mengenai waktunya. Tahun 2001, Gamawan pun diganjar penghargaan nasional, Citra Pelayanan Prima, yang diserahkan Presiden.
Gamawan mengubah sistem pengalokasian tunjangan daerah yang selama ini lebih banyak dinikmati instansi dan pejabat tertentu. Di bawah Gamawan, alokasi tunjangan itu dibagi rata kepada semua pegawai sehingga semua mendapatkan bagian secara adil. Cara ini, kata Gamawan, bisa mengurangi korupsi.
Gamawan pula yang mengenalkan pendelegasian wewenang pemerintahan ke nagari atau desa misalnya dalam urusan konservasi lingkungan hidup. Menurut Gamawan, terlalu banyak urusan yang sebenarnya tidak perlu diurus pemerintah, cukup dilakukan masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial.
Tahun 2004, Bung Hatta Award, sebuah penghargaan untuk tokoh antikorupsi, pun jatuh kepada Gamawan yang saat itu masih Bupati Solok. Tahun 2005, berpasangan dengan Rektor Universitas Andalas, Marlis Rahman, Gamawan terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat dengan perolehan suara 48 persen.
Menjelang Pemilihan Presiden 2009, Gamawan membuat heboh dengan menjadi pembaca deklarasi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Rupanya Gamawan diplot menjadi anggota Dewan Pakar Tim Kampanye SBY-Boediono.
Dan sekarang, masih tersisa setahun masa jabatannya sebagai gubernur, Gamawan diminta menjalani fit and proper test sebagai menteri. Kabarnya, posisi Menteri Dalam Negeri telah disiapkan untuk birokrat reformis ini.(VIVAnews)
0 comments:
Post a Comment