SBY PRESIDENCY
Presiden diminta segera menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Kondisi yang berlarut-larut dikhawatirkan akan memicu rasa ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum."Kalau orang sudah tak percaya institusi penegak hukum kan jadinya anarkhi, makanya kepala negara harus bertanggung jawab jangan sampai tertlambat," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi, Kamis, 12 November 2009.
Ia melihat konflik antarinstitusi itu sebagai permaian segelintir oknum. Namun, kondisi itu tak bisa dianggap remeh lantaran sangat berdampak terhadap intitusi secara keseluruhan. Ia sangat khawatir konflik yang terjadi semakin memicu skeptis masyarakat terhadap intitusi penegak hukum.
Bagaimanapun, kata Hasyim, negara masih membutuhkan kepolisian. Negara masih membutuhkan kejaksaan. "Kewajiban presiden membersihkan orang yang salah, ini tidak boleh terlambat. Kalau terlambat maka people of power akan teriak dan terjadi anarkhi," ujarnya.
Konflik yang terjadi sudah mengkhawatirkan dan tak cukup dengan penyelesaian hukum normal. "Kalau situasi seperti ini kan harus menggunakan kearifan, di situlah fungsi presiden menyelamatkan negara," ujarnya.
Konflik KPK dan Kepolisian bermula saat seorang pejabat kepolisian mencurigai intitusi antikorupsi itu telah melakukan penyadapan terhadapnya. Ketegangan berlanjut saat kepolisian menetapkan dua pimpinan institusi KPK sebagai tersangka kasus penyuapan. Dan puncaknya, KPK membeberkan rekaman yang memperkuat dugaan rekayasa penetapan tersangka dua pimpinan KPK itu.(VIVAnews)
0 comments:
Post a Comment