Ngotot Tunjuk Plt Pimpinan KPK, SBY Rusak Sistem Demokrasi

SBY PRESIDENCY

Meski hujan kritikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap menandatangani Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap acuh terhadap suara publik tersebut sangat berbahaya karena dapat merusak sistem yang ada.



"Ini penyakit, pemerintah seperti yang paling tahu segalanya, publik sudah tidak dianggap," kata pengamat korupsi Zaenal Arifin Mochtar saat berbincang dengan detikcom, Rabu (23/9/2009).

Zaenal mengatakan, dari awal rencana penerbitan Perpu tersebut memang sudah salah. Menurutnya, tidak ada alasan bagi SBY untuk mengeluarkan Perpu untuk menunjuk langsung pimpinan sementara KPK.

"Kalau caranya seperti ini, SBY merusak sistem demokrasi yang dibangun. Jangan-jangan nanti nggak perlu pemilu, tinggal tunjuk langsung saja orang-orangnya," kata pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini.

Zaenal mengatakan, 5 nama tim perumus yang dipilih SBY memang orang-orang yang bagus. Tapi bukan berarti pembentukan tim ini dibenarkan.

"Nama-nama seperti Adnan Buyung, Ruki memang bagus ya, tapi kan bukan itu masalahnya. Memang dari awal pembentukan ini sudah bermasalah," katanya.ANTARA

Share