SBY PRESIDENCY
Janji SBY akan mengakomodir parpol dalam kabinetnya akan diwujudkan dalam bentuk 15 pos kabinet yang akan diisi oleh orang-orang parpol. 18 Pos lainnya, dari rencana 33 pos di kabinet, akan diisi oleh kalangan profesional."Saya dapat info 15 orang nanti akan diambilkan dari kalangan parpol, sementara 18 pos lainnya akan diisi profesional," kata sumber detikcom di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/9/2009).
Menurut sumber itu, dari 15 pos yang disiapkan, rencananya parpol koalisi yang memiliki kursi di DPR akan mendapatkan jatah masing-masing 2 kursi. Sisanya akan diberikan kepada parpol kompetitor yang belakangan memilih bergabung dengan pemerintahan SBY seperti Golkar dan PDIP.
"Pada dasarnya masing-masing pendukung koalisi dapat 2 kursi. Sisanya untuk Demokrat 5 kursi dan Golkar serta PDIP masing-masing 1. Itu rencana awalnya. Tetapi semua bisa saja berubah tergantung lobi ke Pak SBY," paparnya.
Sebelumnya diberitakan, untuk meningkatkan efektivitas kerja kabinet, rencananya jumlah Kabinet Indonesia Bersatu akan dirampingkan. Perampingan itu akan membawa konsekuensi penggabungan dan pemekaran untuk beberapa departemen dan kementerian.
Sumber detikcom di lingkungan Istana Negara menjelaskan saat ini tim yang ditunjuk SBY sedang melakukan finalisasi perampingan kabinet. Bahkan untuk beberapa pos tertentu sudah dilakukan simulasi.
"Sekarang sedang dalam finalisasi perampingan itu. Nanti pada waktunya akan diumumkan langsung oleh Bapak Presiden," kata sumber detikcom, Rabu (16/9/2009).
Menurut salah seorang pembantu SBY ini, jumlah departemen dan kementerian yang sebelumnya 35 akan dipangkas menjadi sekitar 33. Beberapa kementerian dan departemen yang bisa digabung akan disatukan kembali.
"Jumlahnya akan semakin mengecil, ya sekitar 33 kementerian plus departemen. Ini akan dikembalikan seperti dulu," paparnya.
Sumber itu mencontohkan beberapa merger kementerian dan pemekaran departemen-departemen penting. Rencananya, Departemen Perdagangan akan digabung dengan Departemen Perindustrian. Kementerian Perumahan Rakyat akan digabung dengan Departemen Pekerjaan Umum.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan akan digabung dengan BKKBN. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan dipisah menjadi Kementerian Pariwisata saja. Sementara masalah kebudayaannya akan dikembalikan kepada Departemen Pendidikan Nasional.
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga akan dipisah menjadi Departemen Tenaga Kerja saja. Sementara urusan transmigrasi akan digabung dengan Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.detiknews.com
0 comments:
Post a Comment